Pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan merupakan sala satu perwujudan dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Undang-undang tesebut merubah paradigma yang mejadikan penyandang disabiltias sebagai manusia yang bermartabat yan memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, diantaranya hak mendapatkan perkerjaan yang layak. Kebijakan afirmasi telah diberikan kepada penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas dan kesesuaiannya dengan kebijakan yang telah ada, serta merumuskan strategi kebijakan pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitias pada kesempatan berikutnya.

Gambaran pelaksanaan penerimaan CPNS tahun 2018 pada umumnya terlaksana dengan baik, hanya saja terdapat permasalahan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitias yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Terdapat beberapa strategi pelaksanaan penerimaan CPNS bagi penyandang disabilitas, yaitu : 1) melakukan penyamaan persepsi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya, 2) membangun konsep positif terhadap penyandang disabilitas 3) Memberi kesempatan/peluang yang lebih besar bagi penyandang disabilitas untuk menjadi CPNS, 4) Menyusun formasi penyandnag disabilitas berdasarkan kebutuhan daerah dan penyandang disabilitias, 5) Melakukan penyusunan perencanaan pelaksanaan penerimaan CPNS bagi pneyandang disabilitas dengan melibatkan komunitas penyandang disabiltias dan pihak terkait, 6) Mengoptimalkan pelayanan bagi penyandang disabilitas